Demi Efektivitas Belanja Daerah, Birokrasi Keuangan Harus Berkonsep Money Follow Result

    Demi Efektivitas Belanja Daerah, Birokrasi Keuangan Harus Berkonsep Money Follow Result

    SUMBAR, - Era revolusi industri 4.0 telah mendisrupsi persaingan dan membuat kompetisi lama yang tidak lagi relevan, menjadi kompetensi baru yang berbasis digital.

    Menjadi motor penggerak menghadapi persaingan itu, birokrasi pemerintahan perlu menata diri menjadi lebih adaptif dan responsif, agar tetap mampu memberikan pelayanan publik dengan prima.

    Demikian disampaikan Wakil Gubernur, Audy Joinaldy membuka Seminar Keuangan Daerah dan Reformasi Birokrasi di Auditorium Gubernuran, Selasa (14/6/22) yang dihadiri Kepala OPD dan Badan Pengelola Keuangan dari seluruh Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Barat.

    Wagub menyampaikan, era revolusi industri membawa dampak pada cara kerja pemerintah daerah, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Guna mencegah kebocoran anggaran, meminimalisasi inefisiensi serta meningkatkan efektivitas belanja pemerintah, maka setiap OPD harus mereformasi pengelolaan keuangannya.

    “Konsep money follow function dan money follow program, sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, oleh karena itu, pengarusutamaan penganggaran OPD Pemprov sudah kita arahkan, agar setiap pengeluaran anggaran harus mendukung pencapaian kinerja yang telah ditargetkan. Money follow result, ” jelas Wagub.

    Belum lagi menurut Wagub, berbagai perubahan yang muncul, menuntut terjadinya otomatisasi pelayanan publik yang memotong rantai birokrasi demi kinerja pemerintah yang lebih baik. Hal ini tentu membutuhkan birokrasi yang lebih sederhana, sehingga dapat bergerak dengan lincah dan gesit.

    “Oleh karena itu, sistem birokrasi kita di Sumatera Barat, perlu mengadopsi penerapan paradigma agile bureaucracy ini agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan berbiaya murah serta sangat memihak kepada masyarakat luas, ” Wagub melanjutkan.

    Menanggapi tuntutan itu pula, kata Wagub, Pemprov Sumbar berupaya menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara optimal. Karena dengan penerapan SPBE, Pemerintah dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntabel, serta meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam mengoptimalkan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

    Sementara itu, Prof. Syamsul Maarif, guru besar manajemen perubahan dan inovasi IPB yang hadir sebagai pembicara seminar tersebut berpandangan, mewujudkan kinerja keuangan dan reformasi birokrasi di daerah harus dimulai dari penerapan sistem merit secara baik dalam manajemen SDM pemerintahan.

    “Kinerja keuangan pemerintah itu adalah sebagai akibat dari SDM yang baik, sistem birokrasi yang bagus, menghadirkan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, dengan itu lah maka kinerja keuangan dapat dinilai bagus, ” terang mantan Sekjen Kementrian Kelautan dan Perikanan itu.

    Berkaitan dengan kinerja keuangan Daerah Sumatera Barat itu pula, Prof. Noer Azam Achsani, Ketua Indonesia Economist Association (ISEI) Bogor Raya dari Sekolah Bisnis IPB mengatakan, di sektor ekonomi dalam sepuluh tahun terakhir, Sumbar memiliki potensi besar yang bisa dikembangkan. Meski secara kontribusi terhadap perekonomian nasional masih di bawah rata-rata, namun ekonomi Sumatera Barat tumbuh melebihi rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

    Berdasarkan analisis perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah, Noer Azam menyarankan agar Pemprov Sumbar menitikberatkan pengembangan ekonomi pada dua sektor, yaitu pariwisata dan pertanian.

    “Sektor pariwisata di Sumbar memiliki pertumbuhan sebesar 13 persen tertinggi sepanjang triwulan pertama tahun ini, sementara sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar terhadap perekonomian Sumatera Barat dengan kontribusi sebesar 25.8 persen pada tahun 2021 lalu, ” tutupnya. (**)

    Afrizal

    Afrizal

    Artikel Sebelumnya

    Wagub Audy Ingatkan Ini ke Tim PORA Sumbar,...

    Artikel Berikutnya

    BNI Kantor Cabang Bukittinggi Serahkan CSR...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Nagari TV, TVnya Nagari!
    Mengenal Lebih Dekat Koperasi
    Tingkatkan Efektivitas dan Akurasi Pendataan, BKD Kabupaten Solok Kembangkan Data Pajak Daerah Berbasis GIS
    Pjs Walikota Bukittinggi Dorong Percepatan Pengembangan Pariwisata Bukittinggi
    Inovasi Digital BKD Kabupaten Solok Permudah Pelayanan Pajak, Dukung Pembayaran Mandiri Lewat ATM dan QRIS

    Ikuti Kami