Ombudsman Ingin Libatkan Unand Untuk Pendampingan Pemda Kepatuhan Rendah

PADANG, - Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih bertemu Rektor Universitas Andalas Padang, Prof Yuliandri di Gedung Rektorat, Kamis (9/12/2021).

Dalam kesempatan itu, Ketua Ombudsman menyampaikan gagasan pelibatan perguruan tinggi dalam pendampingan pemerintah daerah yang tingkat kepatuhan terhadap standar layanan publik masih rendah.

Baca juga: Tingkatkan Sektor Pendidikan Bupati Sijunjung Resmikan SMP IT Global Techno

“Sebentar lagi kami akan umumkan hasil penilaian kepatuhan Tahun 2021. Harapannya bisa terwujud kerja sama dengan perguruan tinggi dalam melakukan pendampingan terhadap pemda yang kepatuhannya masih rendah. Agar pemda dapat melakukan perbaikan, ” ujar Najih.

Di samping itu, Najih mengatakan pihaknya juga membuka kesempatan kerja sama dengan para dosen yang ingin melaksanakan riset terkait advokasi kebijakan. Mengingat, wewenang Ombudsman yang dapat menyampaikan saran perbaikan kepada penyelenggara layanan, sehingga dalam penyusunan kajian bisa bekerja sama dengan riset dosen.

Baca juga: Ketua DPRD Agam Novi Irwan Dukung Penuh Peralihan Status IAIN Bukittinggi Menjadi UIN Syeikh Djamil Djambek Bukittinggi-Agam

Lebih lanjut terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Ombudsman RI menyambut baik dengan merancang kurikulum mahasiswa magang dengan menyesuaian keterampilan hardskill maupun soft skill yang dapat dipelajari di Ombudsman dan dimuati beban satuan kredit semester (SKS).

Di antaranya keterampilan analisis sosial dalam pelayanan publik, penyelesaian laporan masyarakat, mediasi, menyusun dokumen laporan, komunikasi layanan, kepemimpinan, dan lain lain.

Baca juga: 316 Siswa Ikuti Pendidikan Pembentukan Bintara Polri di SPN Polda Sumbar

Rektor Unand Yuliandri menyambut baik kunjungan silaturahmi Ketua Ombudsman RI. Ia menegaskan, pihaknya terbuka terhadap sinergi dan kerja sama dengan Ombudsman.

“Kami tengah menyiapkan aplikasi satu pintu untuk keperluan administrasi mahasiswa. Misalnya akan mendaftar wisuda, cukup melalui satu pintu, ” terangnya.

Baca juga: Istimewa, Kali Pertama UNP Wisuda 1.848 Mahasiswa Saat Transisi jadi PTN BH

Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatra Barat (Sumbar) Yefri Heriani menyampaikan sinergi antara Ombudsman dengan perguruan tinggi dapat dilakukan, misalnya dengan membuat program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik dapat dikaitkan dengan pelayanan publik. Sejauh ini, pihaknya juga telah membangun jejaring dengan para mahasiswa untuk menjadi ‘Dunsanak (sahabat) Ombudsman’. (**)